Ruhut Sitompul
Berita Terkait
Anggota Dewan Pembina Partai
Demokrat, Sjarifuddin Hasan, mengatakan di tingkat Dewan Pembina belum
ada pembicaraan soal pemecatan Ruhut Sitompul dari kepengurusan DPP.
Ia berharap agar ada diskusi bersama untuk membicarakan persoalan itu. "Saya harapkan ada diskusi dari suatu rapat bersama soal ini demi kepentingan partai dan kita bersama," kata Sjarifuddin Hasan yang juga Menteri Koperasi dan UKM itu di Jakarta, Jumat (14/12).
Ia menegaskan di level Dewan Pembina Partai Demokrat belum dibicarakan soal pemecatan Ruhut dari jabatannya sebagai Ketua Departemen Kominfo DPP Partai Demokrat.
Menurutnya, segala hal terkait mekanisme partai termasuk pemberhentian seseorang dari jabatan pengurusan harus melalui peraturan yang telah ditentukan. "Ini ada mekanisme yang harus dilalui dan memang itu dibicarakan dengan yang lain," katanya.
Sjarif berpendapat, pemberhentian seseorang dari kepengurusan pada dasarnya bukan sesuatu yang krusial, mengingat sewaktu-waktu rotasi memang perlu dilakukan.
Namun, ia enggan berkomentar jika pemberhentian Ruhut bermuatan politis, lantaran pengacara itu sering meminta Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, untuk mundur dari jabatannya.
Sebelumnya, Partai Demokrat, melalui Kepala Biro Publikasi, Riset dan Data Divisi Komunikasi Publik, Prasetyo Sudrajat, menyatakan Ruhut Sitompul telah dicopot dari posisinya sebagai Ketua DPP PD. Keputusan itu diambil dalam rapat harian pimpinan PD yang dihadiri Anas Urbaningrum.
Ia berharap agar ada diskusi bersama untuk membicarakan persoalan itu. "Saya harapkan ada diskusi dari suatu rapat bersama soal ini demi kepentingan partai dan kita bersama," kata Sjarifuddin Hasan yang juga Menteri Koperasi dan UKM itu di Jakarta, Jumat (14/12).
Ia menegaskan di level Dewan Pembina Partai Demokrat belum dibicarakan soal pemecatan Ruhut dari jabatannya sebagai Ketua Departemen Kominfo DPP Partai Demokrat.
Menurutnya, segala hal terkait mekanisme partai termasuk pemberhentian seseorang dari jabatan pengurusan harus melalui peraturan yang telah ditentukan. "Ini ada mekanisme yang harus dilalui dan memang itu dibicarakan dengan yang lain," katanya.
Sjarif berpendapat, pemberhentian seseorang dari kepengurusan pada dasarnya bukan sesuatu yang krusial, mengingat sewaktu-waktu rotasi memang perlu dilakukan.
Namun, ia enggan berkomentar jika pemberhentian Ruhut bermuatan politis, lantaran pengacara itu sering meminta Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, untuk mundur dari jabatannya.
Sebelumnya, Partai Demokrat, melalui Kepala Biro Publikasi, Riset dan Data Divisi Komunikasi Publik, Prasetyo Sudrajat, menyatakan Ruhut Sitompul telah dicopot dari posisinya sebagai Ketua DPP PD. Keputusan itu diambil dalam rapat harian pimpinan PD yang dihadiri Anas Urbaningrum.
Sumber: Antara
0 comments:
Post a Comment